Mendobrak Potensi Laut: Kehadiran AD Ports dan Tantangan Kedaulatan Maritim Indonesia

Jakarta, Indonesia - Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di persimpangan dua benua dan dua samudera, Indonesia memiliki posisi strategis yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam jalur perdagangan laut domestik maupun internasional. Keberadaan tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) menjadi jalur vital bagi arus pelayaran internasional yang melintasi perairan Indonesia.

Peranan vital angkutan logistik laut dalam mendukung aktivitas ekonomi dan bisnis tidak bisa diabaikan. Distribusi barang dari satu daerah atau kota ke pulau atau kota lainnya memerlukan peran yang kuat dari angkutan logistik ini. Kontribusinya dalam pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi sangatlah signifikan. Sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, Presiden Joko Widodo telah menginisiasi program tol laut.

Dengan potensi besar yang dimiliki oleh angkutan logistik laut, minat beberapa perusahaan asing untuk berinvestasi di Indonesia semakin meningkat. Salah satunya adalah Abu Dhabi Ports Group (AD Ports), yang baru-baru ini mengakuisisi perusahaan pelayaran Indonesia, PT Meratus Line, dengan nilai transaksi yang diperkirakan mencapai $2 miliar. Bahkan, rencananya AD Ports akan turut mengelola pelabuhan Patimban di Jawa Barat.

Kehadiran AD Ports dalam ranah angkutan pelayaran dan logistik domestik menarik respons dari Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC), DR. Marcellus Hakeng Jayawibawa, yang juga merupakan Mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

"Kehadiran AD Ports sebagai investor asing dalam sektor angkutan laut harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan pelaku industri pelayaran di Indonesia. Ini harus menjadi peringatan bahwa kondisi perusahaan pelayaran nasional sedang tidak stabil. Hal ini dimanfaatkan oleh investor asing untuk masuk ke perusahaan pelayaran atau angkutan laut yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Seiring berjalannya waktu, perusahaan pelayaran bisa diambil alih oleh investor asing, dan kita akan kesulitan mengembalikan kepemilikan sahamnya. Ini berkaitan dengan kedaulatan ekonomi di bidang pelayaran yang seharusnya menjadi milik nasional," ujarnya dalam pernyataannya kepada media pada hari Rabu (29/11).

Capt. Marcellus Hakeng berharap prinsip cabotage (kebijakan pelayaran dalam negeri yang memberikan hak eksklusif kepada operator pelayaran lokal) harus tetap dijaga guna melindungi perusahaan pelayaran nasional. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam mendukung perkembangan industri pelayaran.

Menurut Capt. Marcellus Hakeng, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menegaskan pentingnya persaingan usaha yang sehat, di mana setiap penyelenggara angkutan perairan di dalam negeri harus mampu berkembang secara independen, kompetitif, dan profesional. Persaingan tersebut harus mendorong kondisi usaha yang adil bagi pelaku usaha dari segala skala, serta mencegah praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat.

Namun demikian, Capt. Hakeng juga mengingatkan, "Jika terlalu banyak perusahaan pelayaran asing yang masuk, ada potensi gangguan terhadap Kedaulatan Maritim Indonesia."

Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kedaulatan merujuk pada landasan hukum, kekuatan, dan kekuasaan tertinggi di dalam negara. Kekuasaan tersebut memberikan Indonesia wewenang untuk menentukan kebijakan sendiri serta menjalankannya.

Kedaulatan maritim menandakan kewenangan eksklusif suatu negara dalam melakukan aktivitas kenegaraan di wilayah laut yang menjadi haknya. Indonesia telah melalui proses diplomasi panjang untuk memperjuangkan kedaulatan maritimnya.

Menurut Capt. Hakeng, kedaulatan maritim juga terkait dengan ketersediaan kapal angkutan logistik laut yang dimiliki secara domestik oleh Indonesia. Kehadiran kapal ini sangat vital bagi negara kepulauan terbesar di dunia, karena berperan dalam mendukung aktivitas ekonomi dan bisnis dengan menghubungkan distribusi barang dan penumpang antar-pulau.

“Perhatian juga harus diberikan pada perkembangan muatan kargo di Indonesia, di mana saat ini sebagian besar terpusat di wilayah Barat. Diperlukan upaya sinergi dengan stakeholder lain seperti sektor pertanian dan industri untuk mencapai keseimbangan dalam rantai pasok logistik antara wilayah Barat dan Timur Indonesia,” tambahnya. (**)

Continue

Trah Sultan HB II Gugat Inggris ke Mahkamah Internasional Terkait Peristiwa Geger Sepehi 1812

 

Jakarta - Keturunan (trah) Sri Sultan Hamengkubuwono II akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional terkait  belum dikembalikannya manuskrip asli dan harta benda milik HB II yang di rampas saat peristiwa Geger Sepehi tahun 1812.

“Dasar Trah Sultan HB II menuntut dikembalikan harta rampasan perang di saat Geger Sepehi 1812 terutama Manuskrip adalah merujuk pada UUD 1945 Amandemen, pada Pasal 32 yang berbunyi dalam ayat  pertama Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kemudian dalam ayat kedua Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional,” jelas Perwakilan Trah Sultan HB II, Fajar Bagoes Poetranto dalam keterangan pers kepada media Kamis (30/11/2023).

Bagoes menambahkan, dasar lain pihaknya mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional adalah  UU RI No 5 tahun 2017 tentang  pemajuan kebudayaan. Dimana, sesuai undang-undang, terdapat 10 obyek pemajuan kebudayaan, yakni tradisi lisan, manuskrip, adat-istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.

Selain itu, dasar lain yang akan digunakan untuk meminta kembali Manuskrip asli adalah  PP 87 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan. Dalam Bab I Ketentuan Umum  dalam Pasal 1 ayat 8 disebutkan Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Peraturan Presiden No 78 tahun 2007 tentang Pengesahan Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda) juga menjadi penguat untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional. 

Bagoes menjelaskan bahwa ada ketentuan hukum Internasional yang melarang tindakan perampasan atau penjarahan dalam perang. “ketentuan hukum internasional tersebut adalah The Fourth Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of 12 August 1949, Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1997, dan Rome Statute of the International Criminal Court,” tegasnya.

Bagoes juga mengungkapkan bahwa pihak Trah Sultan HB II sudah melayangkan surat hingga tiga kali ke Kerajaan Inggris melalui Kedutaan Besar Inggris di Jakarta dan sampai saat ini belum ada balasan surat yang menyatakan secara jelas terkait pertanggungjawaban, permohonan maaf dan pengembalian Manuskrip asli dan harta benda lainnya yang dirampas pada peristiwa Geger Sepehi 1812 kepada Kami. 

Terkait pengembalian manuskrip dalam bentuk digital yang diserahkan Kedubes Inggris kepada Keraton Yogyakarta baru baru ini Trah Sultan HB II menyambut baik dan mengapresiasi hal tersebut.

 “Kami mengapresiasi dan menghormati  langkah Inggris yang kemarin telah mengembalikan 120 manuskrip  yang diserahkan langsung oleh Dubes Inggris  ke Keraton Yogya. Namun, kami meminta sekali lagi dikembalikan dalam bentuk asli, bukan digital. Dan, kami meminta seluruh manuskrip kami dikembalikan. Jumlahnya ada sekitar 7.500 manuskrip,” jelasnya.

Bagoes juga berharap manuskrip dan harta benda milik HB II dikembalikan kepada keturunan Sri Sultan HB II seperti yang diungkapkan Peter Carey, Sejarawan dari Inggris beberapa waktu lalu, aset yang diambil berupa perhiasan dan emas seberat 350 Kg. Selain itu juga naskah kuno atau manuskrip, dan artefak terkait Keraton Yogyakarta yang sangat bernilai sejarah tinggi," beber Bagoes. 

 "Ya nanti kita buktikan soal kepemilikan dan jumlah emas 350 kg itu, tidak sekarang  ada waktu yang tepat.  Saat ini yang paling penting juga adalah Kerajaan Inggris harus meminta maaf kepada anak dan keturunan Sri Sultan Hamengkubuwono II pada peristiwa Geger Sepehi 1812," tegas dia.

Bagoes menambahkan pihak Pemerintah Inggris dapat mengikuti jejak Pemerintah Belanda yang telah mengembalikan benda-benda yang diambil dari Indonesia melalui proyek repatriasi. Benda yang dikembalikan Pemerintah Belanda  mulai dari koleksi benda seni dari Bali, artefak Singasari, hingga benda-benda bersejarah dari kerajaan Lombok. (**)

Continue

Srikandi Energi Indonesia dan Anies Baswedan bertemu : Berikan Rekomendasi Peranan Perempuan dan Energi Terbarukan

Jakarta, Kader Bangsa Nusantara (Anak Muda Satu Nusa Satu Suara) pada hari Minggu (26/11/2023) petang. Mengadakan pertemuan selama hampir dua jam. Baik Anies maupun pengurus Nusantara kompak mengenakan pakaian berwarna putih. 

Dalam pertemuan tersebut diisi dengan tanya jawab dan penyampaian aspirasi tersebut, Anies menjawab setiap pertanyaan dengan gamblang dan mencatat setiap aspirasi.

"Para anak muda banyak terpapar informasi, mereka lihat pro kontra, mereka lihat tesis anti tesis begitu cepat. Dan mereka sadar, mana yang nggak benar, mana yang nggak baik, mana yang bisa diteladani mana tidak," kata Ketua Gerakan Nusantara Dimas Oky Nugroho saat jumpa pers di Kediaman Anies Baswedan. 

Salah satu pengurus Kader Bangsa Nusantara Annisa Nuril Deanty menyampaikan pertanyaan “isu energi seperti dalam visi misi bapak, dalam misi 1 point ketahanan energi. Problematika kita hari ini soal regulasi dan komitmen transisi energi.”

“Faktanya kita mengadopsi paris agrement dan komitmen net zero emission 2060. Namun, kita sampai saat ini belum mempunyai regulasi kepastian hukum terkait EBT seperti RUU EBT yang belum di sahkan hingga sekarang, lalu bagaimana komitmen bapak jika nantinya terpilih menjadi presiden terkait dengan transisi energi ?”. Tambah Annisa, yang diketahui juga sebagai Direktur Eksekutif Srikandi Energi Indonesia dan sering mengisi panggung Uni Eropa bersama kedutaan negara-negara eropa. 

Anies berpendapat, keputusan dari Pemilu akan berdampak, pada masa depan para anak muda di Indonesia. Dia berharap para anak muda dapat bekerja sama, untuk menjangkau semua anak muda di Indonesia dalam menyampaikan gagasan perubahan termasuk sektor energi. 

“Dalam komitmen paris agrement dan nze 2060 perlunya kolaborasi antar sektor pemerintahan, saat ini daerah itu jarang bicara soal energi kalau gak dari kepala daerahnya yang memang sadar akan hal itu . Maka perlu kolaborasi antar sektor untuk mencapai nze dan transisi energi” Katanya menjawab 

Berikutnya dalam diskusi tersebut Annisa  juga memberikan paper rekomendasi Perempuan dan Energi Terbarukan kepada Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan diterima dengan senang hati olehnya.

Continue

Bahas Keutamaan Masjidil Aqsa dan Kondisi Terkini di Gaza , KITA Palestina Gelar Seminar Kemanusiaan Bersama Syaikh Prof Murawweh Nashar

JAKARTA - Komite Solidaritas Palestina (KITA Palestina) mengadakan Diskusi dan Seminar Kemanusiaan Perjuangan Kemerdekaan Palestina bekerjasama dengan Ormas Wahdah Islamiyah, Wahdah Inspirasi Zakat, dan Pengurus Masjid Jakarta Islamic Center, bertempat di Ruang Basement Convention Hall JIC Jakarta Utara, dihadiri oleh puluhan peserta dari berbagai kalangan, Rabu (15/11/2023).

Kegiatan ini menghadirikan dua pemateri yakni Syaikh Prof. Dr. Murawweh Nashar (Anggota Komisi Baitul Maqdis di Persatuan Ulama Muslim Internasional dan Anggota Pendiri Komisi Ulama Palestina), serta Ustadz Ustadz Ilham Jaya, Lc., M.HI selaku (Wakil Ketua KITA Palestina).

"Kami berterima kasih kepada pihak penyelenggara atas kegiatan kita saat ini baik oleh KITA Palestina, Wahdah Islamiyah dan pengurus Masjid serta jamaah sekalian," kata Syaikh Murawweh yang diterjemahkan oleh Ustaz Ir. Whisnu Budi Prihatin.

Ustadz Ilham Jaya dalam penyampaiaanya menjelaskan bahwa kegiatan ini diadakan untuk mengetahui tentang keutamaan dan kewajiban kita kepada Al-Aqsha.

"Kegiatan kita ini untuk mengetahui keutamaan Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa, kemudian kewajiban kaum muslimin dalam membela dan menjaga kesuciannya, apalagi di saat-saat ini ketika saudara-saudara kita di sana sedang menghadapi ujian sehingga sangat penting bagi kita umat Islam untuk tidak menunda diri mengulurkan tangan membantu mereka yang telah mewakili kita umat Islam dalam menjaga kehormatan dan kesucian Al Masjidil Aqsa kedepan," ujarnya.

Wakil Ketua KITA Palestina tersebut juga menjelaskan bahwa Syaikh Murawweh melakukan safari dakwah ke Indonesia selain menjalin silaturrahim juga untuk menjelaskan tentang kondisi kemanusiaan yang sebenarnya sedang terjadi di Palestina, melihat banyaknya informasi yang tidak lengkap konteks penjelasannya.

Dalam materinya, Syaikh Murawweh mengungkapkan tiga hal, pertama tentang keutamaan masjidil Aqsa, kedua menjelaskan tentang bagaimana kondisi saat ini disana, serta ketiga apa kontribusi dan kewajiban kita dalam membantu rakyat Palestina.

"Masjidil Aqsa adalah tempatnya Nabi-Nabi hidup di dalamnya sebagaimana Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan juga sebagai tempat diangkatnya Nabi Muhammad menhadap kepada Allah yang kita kenal dalam peristiwa isra mi'raj. Masjidil Aqsa juga adalah kiblat pertama kaum muslimin, serta masjid yang diwasiatkan Nabi Muhammad kepada seluruh kaum muslimin, maka banyak para ulama yang menghabiskan umurnya di masjidil Aqsa," ungkapnya.

Beliau juga menjelaskan bahwa para sahabat Nabi saking seringnya melihat atau mendengarkan Rasulullah menyampaikan tentang Masjidil Aqsa sampai-sampai para sahabat mengira ini jauh lebih mulia dibandingkan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.

Lebih lanjut, Dai yang telah berdakwah selama 40 tahun tersebut dan konsisten pada pembahasan tentang Al-Aqsha dan Palestina membeberkan alasan Zionis berupaya merengguk Al-Aqsha dari tangan kaum muslimin

"Kondisi yang terjadi saat ini di bumi Palestina, dimana Zionis menyerang dan menguasai apa-apa yang ada di sana, mereka membantai dan memerangi kaum muslimin di sana, mereka yang sangat terobsesisi membangun tempat ibadah, karena mereka mengklaim bahwasanya di bawah qubbatus sakhra adalah tempat tinggal dan ibadah mereka," terangnya.

"Qubbatus sakhra adalah tempat dimana Rasulullah pertama kali melaksanakan perintah kewajiban salat lima waktu dan salat yang pertama dikerjakan oleh Rasulullah waktu itu adalah salat fajar. Di mana saat ini tempat yang pernah dipakai oleh Rasulullah tersebut salat, orang Yahudi ingin membangun tempat ibadah di bawahnya, pertanyaannya. Apakah kita rela dan ridho orang Yahudi itu membangun tempat ibadahnya di situ, tentu tidak," tambahnya.

Syaikh Murawweh juga menceritakan pengorbanan orang-orang Palestina dengan jiwa, diri, harta dan seluruh yang mereka miliki untuk menjaga kemuliaan kaum muslimin dan Masjidil Aqsha. Inilah yang menjadi alasan mengapa kita juga berkewajiban membela Palestina.

"Apa tugas dan jawab kita terhadap Masjidil Aqsa, tentu sesuai dengan apa yang kita mampu dengan berdakwah, berjihad, termasuk dalam rumah tangga bagaimana mengajarkan anak-anak kita tentang Masjidil Aqsa, termasuk jihad dengan apapun yang kita miliki baik dengan harta dan termasuk doa. Kita semua berkewajiban. Kaum muslimin di Palestina rela mengorbangkan diri, jiwa, harta dan seluruh apa yang mereka miliki untuk berjuang dan mempertahankan Masjidil Aqsa," pungkasnya.

Pada Senin (30/10/2023), KITA Palestina telah mengumpulkan bantuan masyarakat Indonesia dan telah disalurkan tahap 1 melalui LAZNAS Wahdah Isnpirasi Zakat, Berupa bahan makanan, air minum dan hal-hal yang dibutuhkan secara umum oleh korban-korban.

Laporan: Media Center KITA Palestina

Continue

Buka Mukernas ke-16, Ketua DPD RI Apresiasi Konsistensi Wahdah Islamiyah dalam Memperjuangkan Pancasila Sebagai Falsafah Negara

MAKASSAR - Wahdah Islamiyah menggelar Mukernas ke-XVI dengan Tema “Meningkatkan Soliditas dan Kolaborasi Mewujudkan Indonesia Maju”. yang dihadiri oleh berbagai tokoh Nasional, pihak Pemerintah Kota Makassar, hingga ketua DPD RI, bertempat di Gedung Aula Arafah Asrama Haji Embarkasi Sudiang, Kamis (23/11/2023).

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Ir. H. AA Lanyalla Mahmud Mattalitti membuka secara resmi kegiatan tersebut, dalam sambutannya berharap Wahdah Islamiyah dapat melahirkan program yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Musyawarah Kerja Nasional Ke-16 Wahdah Islamiyah saya nyatakan dibuka. Semoga Mukernas ke-16 kali ini dapat menghasilkan program kerja yang tetap bermuara kepada kepentingan umat dan semoga ikhtiar kita untuk umat dan untuk Indonesia yang lebih baik diridoi oleh Allah SWT," terangnya.

Menurutnya, Mukernas Wahdah Islamiyah ini adalah salah satu wujud dari nilai-nilai bangsa ini dalam bernegara. Sebagaimana yang termaktub di dalam Pancasila yaitu musyawarah, yang juga termasuk sistem bernegara yang dirumuskan pada pendiri bangsa.

"Saya memberikan apresiasi Kepada Wahdah Islamiyah yang konsisten memperjuangkan sikap jalan tengah dengan tetap memperjuangkan Pancasila sebagai falsafah dasar tengah dan negara, sekaligus sebagai nilai-nilai yang berjalan seiring dengan nilai-nilai ajaran Islam," pungkasnya.

Pemerintah Kota Makassar yang hadir dalam kegiatan Mukernas ini, diwakili oleh Staff Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kota Makassar Drs. A. Irwan Bangsawan. Ia berharap kedepaanya antara Wahdah dan Pemkot dapat bersinergi dalam program keummatan.

"Mukernas ini sangat strategis dilaksanakan tentunya kita berharap bisa bersinergi dengan program pemerintah Kota Makassar, kami juga ada program penguatan keummatan dalam penyelesaiaan problematika perkotaan. Masalah anak-anak kita harus bagaimana menguatkan iman dan takwa mereka. Marilah kita menjaga keamanan dan kenyamanan sesuai tema Mukernas ini, meningkatkan soliditas dan kolaborasi," katanya saat memberikan sambutan.

Pemimpin Umum Wahdah Islamiyah KH. Dr. Muhammad Zaitun Rasmin, Lc., MA dalam sambutannya menyampaikan kondisi tragis yang dirasakan rakyat Palestina akibat pembantaian dan penjajahan yang terus dilakukan oleh Zionis Israel.

"Mukernas ini kita adakan dalam suasana yang tidak menyenangkan, dengan apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina yang bukan sekedar pembantaian, tapi genosida yang terburuk, bukan dari segi jumlah akan, tetapi dari segi cara bahkan jauh lebih brutal dibandingkan perang-perang yang lalu. Sulit untuk menggambarkan kondisi ini, pembantaian yang dialami secara perlahan, di bombardir dimana-mana rumah sakit dan masyarakat sipil," ungkapnya.

Ustaz Zaitun menegaskan bahwa kita harus menjadi solusi atas permasalahan ummat sebagai bentuk soliditas kita, bahkan sebagai bangsa kita punya hutang kemerdekaan terhadap Palestina yang harus dibayar. 

"Dalam Mukernas ini, persoalan Palestina ini harus menjadi pemikiran bagi seluruh peserta Mukernas, yang mudah-mudahan dapat memberikan gagasan dan ide untuk perjuangan bangsa Palestina, baik dengan doa-doa kita. Maka pentingnya kita menguatkan soliditas, karena lemahnya soliditas kita sehingga terjadi pembantaiaan tersebut," pungkasnya.

Laporan: Media Center Mukernas DPP WI

Continue

Dirjen Minerba dan Pertambangan DEM Indonesia Dukung Syahbandar Molawe Tertibkan Tersus

Kendari - Dalam upaya penertiban Tersus atau pelabuhan pengangkutan Ore Nikel di Sulawesi Tenggara yang dilakukan oleh Kepala Syahbandar Molawe yaitu Capt. Kristina Anthon dinilai sudah tepat. Hal tersebut dikarenakan maraknya angkutan ore ilegal yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dan hanya menguntungkan orang tertentu. Apalagi ditambah engan adanya Tersus gelap, tentunya memiliki potensi besar merugikan negara, lingkungan, dan masyarakat sekitar. Demikian pernyataan yang disampaikan  oleh Direktur Jenderal Minerba dan Pertambangan DEM Indonesia Slamet Anang Rudiyantoro,  

"Saya mendukung apa yang dilakukan oleh Capt. Kristina tersebut, sebab ini adalah langkah baik untuk menertibkan tongkang pemuatan Ore Nikel di Sulawesi Tenggara. Dengan adanya penertiban ini potensi kerugian Negara dan dampak lingkungan dapat diminimalisir,' katanya melalui keterangan pers tertulis kepada media, Jumat (8/9/2023).

Sulawesi Tenggara  merupakan salah satu daerah dengan cadangan Nikel terbesar di Indonesia, telah memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah dan menopang pertumbuhan ekonomi Nasional, tambah dia.

Dirjen Minerba  dan Pertambangan DEM Indonesia sangat prihatin atas insiden yang dialami oleh Capt. Kristina berupa penyiraman air mineral yang dilakukan salah satu oknum tertentu pada saat RDP di Kantor DPRD Konawe Utara.

Slamet Anang  juga menegaskan dalam akhir pers rilisnya,  "Begitu pentingnya untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan investasi agar tetap berjalan lancar. Ya kita harus menjaga investasi yang telah ada di Sulawesi Tenggara. Kita berupaya sebisa mungkin sebagai anak daerah agar mampu mengelola Sumber Daya Alam di Sultra ini. Sebab investasi dan cadangan sumber daya inilah yang menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional."

Continue

Peran Pemerintahan Diperlukan Dalam Memperkuat Ketahanan Energi untuk Masa Depan Berkelanjutan

Kendari - Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP-PMKRI) menggelar National Energy Conference (NEC) 2023, dengan tema "Memperkuat Ketahanan Energi untuk Masa Depan Berkelanjutan", pada Kamis 14 September 2023 di Hotel Azizah Kota Kendari.

.

Acara yang dibuka secara Daring oleh Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Republik Indonesia,  dihadiri oleh beberapa tokoh Nasional yang menjadi pembicara dalam konferensi, di antaranya; Restu Hapsari, Komisaris PT. Rekayasa Industri; Irto Ginting, Corporate Secretary PT. Pertamina Patra Niaga; Moch. Andi Achaminoerdin, GM PT. PLN Sulselrabar; Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC); Polda Sultra yang diwakili oleh Ditreskrimum, Lembaga Cipayung Plus Sultra dan Kota Kendari, Badan Eksekutif Mahasiswa kampus sekota Kendari, serta tamu undangan lainnya.

.

Ketua Presidium PP PMKRI Tri Natalia Urada dalam sambutan pembukaan menyampaikan, "Isu Ketahanan Energi dan pengelolaan energi yang berkelanjutan merupakan salah satu faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan ketahanan nasional Indonesia yang perlu menjadi perhatian Kita bersama."

.

Dia juga menyampaikan pentingnya kolaborasi dalam upaya menggali dan mengoptimalkan potensi energi baru dan terbarukan untuk kesejahteraan masyarakat.

.

"Oleh karena itu, untuk mewujudkan Ketahanan Energi yang sustainable, diperlukan adanya kolaborasi untuk menggali potensi-potensi energi baru dan terbarukan serta mengoptimalkan penggunaanya untuk pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat Indonesia," sebutnya.

.

Sementaea itu, Kilianus Paliling, Ketua Lembaga Energi dan SDA PP PMKRI menyampaikan bahwa National Energy Conference merupakan langkah konkret PMKRI dalam berkontribusi pemikiran untuk memperkokoh ketahanan energi nasional yang berkelanjutan.

"PMKRI Sebagai organisasi yang basisnya adalah kaum intelektual, mengambil peran dalam menggaungkan isu Ketahanan Energi untuk masa depan berkelanjutan, dengan menggandeng berbagai stakeholder. Salah satu wujud konkretnya dengan kegiatan Konferensi Energi Nasional ini.  Kita bersama-sama menggali ide-ide dan gagasan untuk kemudian memberikan masukan kepada pemerintah sebagai pengambil kebijakan berkaitan dengan Ketahanan Energi nasional yang berkelanjutan," jelas Kili.

.

Dia juga menyampaikan bahwa saat ini Indonesia masih sangat tergantung pada energi fosil yang terbatas dan tidak ramah lingkungan.

.

"Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini ketergantungan Indonesia terhadap energi hasil fosil masih sangat tinggi kurang lebih 80 persentasenya. Kita juga ketahui bahwa energi fosil merupakan energi unrenewable yang menyumbang emisi gas karbon sangat besar," paparnya.

.

Ketua Lembaga ESDA tersebut juga menyampaikan sudah semestinya Pemerintah memberikan fokus perhatian terhadap ketahanan energi dan pengelolaan energi yang berkelanjutan

.

"Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah memberikan fokus pada ketahanan energi yang berbasis pada energi yang berkelanjutan. Ada beberapa potensi alternatif energi baru dan terbarukan yang perlu dieksplor lebih masif lagi oleh pemerintah, seperti energi surya, energi air, bio energi, panas bumi dan lainnya yang sifatnya renewable," tambahnya lagi.

.

Oleh karena itu pemerintah mesti  memberikan subsidi untuk penggunaan dan pengelolaan EBT.

.

"Subsidi terhadap pengelolaan dan penggunaan energi baru terbarukan perlu didorong oleh pemerintah, sembari mendorong pengurangan penggunaan energi fosil yang terbatas, dan tidak ramah lingkungan untuk mencapai visi Indonesia Net Zero Emission (NZE ) 2060," tutupnya.

Continue

Jubir TPN Ganjar-Mahfud: Satu Keluarga Miskin Hasilkan Satu Sarjana, Kilas Balik Sejarah Perjuangan Ganjar Raih Gelar Sarjana Hukum UGM

Jakarta - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Jutan Manik tegaskan bahwa program 1 keluarga miskin 1 sarjana adalah program konkret yang akan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) sekaligus entaskan kemiskinan secara masif.

"Education is the most powerful weapon you can use to change the world." Nelson Mandela.

Mengutip quote dari Nelson Mandela yang mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Melalui pendidikan, seseorang akan menjadi manusia yang seutuhnya, sehingga memiliki kecenderungan untuk memanusiakan manusia lainnya.

Jutan Manik menjelaskan bahwa beberapa masalah akses ke perguruan tinggi yang umum terjadi dan menjadi tantangan di Indonesia adalah persoalan kemampuan ekonomi di dalam sebuah keluarga yang secara tidak langsung juga berdampak pada rendahnya kualitas SDM.

“Pendidikan yang berkualitas tentu saja diharapkan demi kemajuan suatu bangsa, pendidikan bukan sekadar sebagai sarana ‘agent of change’ bagi generasi muda yang akan menjadi penerus suatu bangsa, tapi juga harus menjadi ‘agent of producer’ agar dapat menciptakan suatu transformasi yang nyata,” ucap Jutan dalam keterangan pers tertulisnya kepada media Kamis, (23/11).

Melihat situasi dan dominasi permasalahan terkait orang tua yang tak mampu menyekolahkan anaknya hingga ke perguruan tinggi, Ganjar-Mahfud luncurkan program Satu Sarjana dalam Satu Keluarga Miskin. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang dan apabila di bagi 5 maka sekitar 5,18 juta keluarga miskin yang ada di Indonesia.

Dengan masa jabatan 5 tahun, Jutan menilai program ini akan sangat berdampak bagi keluarga miskin di Indonesia.

Di samping pemberian BLT kepada penerima manfaat yang didata secara jelas, program 1 Keluarga Miskin 1 Sarjana dinilai akan berdampak luas, baik secara peningkatan SDM dan juga peningkatan ekonomi sebuah keluarga.

Sebagai contoh, tidak jarang di Indonesia seorang anak yang telah lulus sarjana menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Hal itu kerap terjadi dikarenakan seorang anak tersebut mampu bekerja di Perusahaan setelah menyelesaikan strata sarjananya yang secara tidak langsung, itu juga akan memutus rantai kemiskinan di keluarga tersebut.

Dengan siklus seperti di atas diharapkan anak terpandai dalam sebuah keluarga miskin didorong untuk masuk perkuliahan untuk mampu bersaing di dunia pekerjaan hingga mampu mendongkrak posisi keluarganya hingga masuk pada status sosial level menengah.

Menurut Jutan, “Ide dan gagasan 1 keluarga miskin 1 sarjana tersebut muncul atas pengalaman dan perjuangan  Ganjar dengan keterbatasan ekonomi dalam meraih Gelar Sarjana Hukum di UGM.”

Selain karena pengalaman pribadi Ganjar, kita harus mengakui bahwa fakta lapangan banyak sekali nasib orang yang berubah karena pendidikan. Sehingga, hal nyata ini baik untuk diprogramkan dan disebarkan secara menyeluruh untuk mengubah pola pikir dan nasib masyarakat Indonesia, khususnya yang berkategori tidak mampu.

Di dalam kontestasi Pilpres 2024, Calon Presiden,  Ganjar dan Calon Wakil Presiden, Prof. Mahfud menjadi salah satu kandidat yang bisa dipertimbangkan untuk dipilih karena di dalam sejarah program yang dibuat oleh pemimpin di Indonesia, program dengan pengalaman nyata biasanya akan tereksekusi dengan baik. Selain itu, bukti nyata prestasi  Ganjar sebagai Anggota DPR RI dan Gubernur Jawa Tengah sangat menunjukkan betapa  Ganjar sangat konsisten dalam memberantas kemiskinan lewat pendidikan.

“Semoga niat baik  Ganjar dan Prof. Mahfud MD dalam berkontribusi secara nyata untuk Indonesia, menjadi semangat juang yang nyata bahwa kita bisa mengubah status sosial menjadi lebih baik agar bisa berkarya untuk bangsa di masa depan,” pungkasnya. (**)

Continue

Jubir TPN Ganjar-Mahfud: Satu Keluarga Miskin Hasilkan Satu Sarjana, Kilas Balik Sejarah Perjuangan Ganjar Raih Gelar Sarjana Hukum UGM

Jakarta - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Jutan Manik tegaskan bahwa program 1 keluarga miskin 1 sarjana adalah program konkret yang akan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) sekaligus entaskan kemiskinan secara masif.

"Education is the most powerful weapon you can use to change the world." Nelson Mandela.

Mengutip quote dari Nelson Mandela yang mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Melalui pendidikan, seseorang akan menjadi manusia yang seutuhnya, sehingga memiliki kecenderungan untuk memanusiakan manusia lainnya.

Jutan Manik menjelaskan bahwa beberapa masalah akses ke perguruan tinggi yang umum terjadi dan menjadi tantangan di Indonesia adalah persoalan kemampuan ekonomi di dalam sebuah keluarga yang secara tidak langsung juga berdampak pada rendahnya kualitas SDM.

“Pendidikan yang berkualitas tentu saja diharapkan demi kemajuan suatu bangsa, pendidikan bukan sekadar sebagai sarana ‘agent of change’ bagi generasi muda yang akan menjadi penerus suatu bangsa, tapi juga harus menjadi ‘agent of producer’ agar dapat menciptakan suatu transformasi yang nyata,” ucap Jutan dalam keterangan pers tertulisnya kepada media Kamis, (23/11).

Melihat situasi dan dominasi permasalahan terkait orang tua yang tak mampu menyekolahkan anaknya hingga ke perguruan tinggi, Ganjar-Mahfud luncurkan program Satu Sarjana dalam Satu Keluarga Miskin. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang dan apabila di bagi 5 maka sekitar 5,18 juta keluarga miskin yang ada di Indonesia.

Dengan masa jabatan 5 tahun, Jutan menilai program ini akan sangat berdampak bagi keluarga miskin di Indonesia.

Di samping pemberian BLT kepada penerima manfaat yang didata secara jelas, program 1 Keluarga Miskin 1 Sarjana dinilai akan berdampak luas, baik secara peningkatan SDM dan juga peningkatan ekonomi sebuah keluarga.

Sebagai contoh, tidak jarang di Indonesia seorang anak yang telah lulus sarjana menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Hal itu kerap terjadi dikarenakan seorang anak tersebut mampu bekerja di Perusahaan setelah menyelesaikan strata sarjananya yang secara tidak langsung, itu juga akan memutus rantai kemiskinan di keluarga tersebut.

Dengan siklus seperti di atas diharapkan anak terpandai dalam sebuah keluarga miskin didorong untuk masuk perkuliahan untuk mampu bersaing di dunia pekerjaan hingga mampu mendongkrak posisi keluarganya hingga masuk pada status sosial level menengah.

Menurut Jutan, “Ide dan gagasan 1 keluarga miskin 1 sarjana tersebut muncul atas pengalaman dan perjuangan  Ganjar dengan keterbatasan ekonomi dalam meraih Gelar Sarjana Hukum di UGM.”

Selain karena pengalaman pribadi Ganjar, kita harus mengakui bahwa fakta lapangan banyak sekali nasib orang yang berubah karena pendidikan. Sehingga, hal nyata ini baik untuk diprogramkan dan disebarkan secara menyeluruh untuk mengubah pola pikir dan nasib masyarakat Indonesia, khususnya yang berkategori tidak mampu.

Di dalam kontestasi Pilpres 2024, Calon Presiden,  Ganjar dan Calon Wakil Presiden, Prof. Mahfud menjadi salah satu kandidat yang bisa dipertimbangkan untuk dipilih karena di dalam sejarah program yang dibuat oleh pemimpin di Indonesia, program dengan pengalaman nyata biasanya akan tereksekusi dengan baik. Selain itu, bukti nyata prestasi  Ganjar sebagai Anggota DPR RI dan Gubernur Jawa Tengah sangat menunjukkan betapa  Ganjar sangat konsisten dalam memberantas kemiskinan lewat pendidikan.

“Semoga niat baik  Ganjar dan Prof. Mahfud MD dalam berkontribusi secara nyata untuk Indonesia, menjadi semangat juang yang nyata bahwa kita bisa mengubah status sosial menjadi lebih baik agar bisa berkarya untuk bangsa di masa depan,” pungkasnya. (**)

Continue

Ini Penjelasan Ketua KPK Terkait Foto di Lapangan Bulutangkis Bersama Mentan

Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri akhirnya memberi penjelasan terkait foto antara dirinya dan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atau SYL di lapangan bulu tangkis yang beredar. 

 

Firli menegaskan dalam keterangan pers tertulisnya kepada media Senin, 9 Oktober 2023, "Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa, perkara di Kementerian Pertanian ini mulai masuk ke tahap Penyelidikan oleh KPK pada sekitar Januari 2023."

"Sedangkan pertemuan di Lapangan Bulutangkis antara saya dengan Menteri Pertanian saat itu, Sdr. Syahrul Yasin Limpo, terjadi sebelum periode tersebut, tepatnya yaitu sekitar pada tanggal 2 Maret 2022. Dan itupun beramai - ramai ditempat terbuka," sambung Firli Bahuri.

Firli menegaskan pula," Maka dalam waktu tersebut, status Sdr. Syahrul Yasin Limpo bukan tersangka, terdakwa, terpidana ataupun pihak yang berperkara di KPK. Kejadian tersebut pun, bukan atas inisiasi atau undangan saya."

Hal ini sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada 5 Oktober 2023 lalu, bahwa tuduhan-tuduhan tersebut tidaklah benar. 

"Begitu banyak perkara korupsi yg sedang diselesaikan KPK. Sangat mungkin saat ini para koruptor bersatu melakukan serangan, apa yang kita kenal dengan istilah when the corruptor strike back, namun kami pasti  akan ungkap semua," katanya.

Pihak KPK sebut Firli tidak akan menyerah. "Kami segenap insan KPK tidak akan menyerah dan kami sudah siap dengan resiko apapun termasuk  berkorban jiwa, raga , nyawa untuk Indonesia bersih dan bebas dari korupsi. Semangat kami adalah semangat segenap anak bangsa yg memiliki cita-cita indonesia bersih dari praktik praktik korupsi," ungkapnya tegas.

Firli berharap kepada masyarakat agar tidak tergiring dengan opini-opini yang tidak sesuai fakta. "Untuk itu kami  berharap masyarakat tidak tergiring opini-opini yang tidak sesuai fakta dan dapat mengaburkan pokok perkara yang sedang KPK tangani, yaitu dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian berupa pemerasan dalam jabatan, gratifikasi dan TPPU," jelas dia.

Dalam akhir keterangan pers, Firli Bahuri menyadari bahwa Pemberantasan Korupsi penuh tantangan. "Kami menyadari, pemberantasan korupsi adalah upaya yang penuh tantangan. Namun KPK tetap berkomitmen untuk terus fokus dalam proses penegakan hukum ini, sebagai salah satu upaya untuk mendukung perwujudan tujuan bernegara, bangsa Indonesia yang maju, adl, makmur, dan sejahtera," pungkas Firli.

Continue

Kesepahaman KPK-Polri Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Seakan Runtuh

Jakarta - Sejak KPK didirikan dan dalam perjalanannya, selalu saja ada desakan sinergitas penegak hukum dalam agenda pemberantasan korupsi.

"Selain pemberantasan korupsi agar efektif, tetapi juga agar tidak tumpang tindih penanganan perkara korupsi antar penegak hukum, dan bahkan kehadiran KPK diminta menghormati penegak hukum lainnya," demikian pernyataan Koordinator Siaga 98 Hasanuddin dalam keterangan pers tertulisnya kepada media, Kamis, 12 Oktober 2023.

Meskipun UU TPK dan UU KPK memberikan wewenang bagi KPK untuk menyupervisi, dan bahkan mengambil alih penanganan perkara yang diduga mandeg dan/atau pertimbangan lainya.

"Itulah latar belakang historis dan sosiologis mengapa ada Nota Kesepahaman atau MoU antar KPK-Kejaksaan-Kepolisian," urai Hasan.

Kini disaat KPK mengusut Korupsi di Kementan, lanjut Hasanuddin, tiba-tiba saja Polda Metro Jaya mengusut dugaan yang dinarasikan sebagai "pemerasan" yang diduga dilakukan pimpinan KPK dalam penanganan perkara Korupsi di Kementan yang dilakukan KPK.

Undang-undang yang digunakan sama: UU TPK.Keadaan ini bukanlah hal baru, termasuk juga sebelumnya Polda Metro Jaya juga menangani dugaan bocornya dokumen KPK, di saat Dewan Pengawas KPK melakukan kerja pengawasannya. Ada apa KPK-Polda Metro Jaya?

"SIAGA 98 melihat hal ini secara positif, bahwa sudah saatnya juga KPK melupakan Nota Kesepahaman kerjasama tersebut," sebut dia.

Mulailah bergerak saling memeriksa... sebab sejatinya KPK menjadi lembaga yang didirikan secara lex specialis untuk memberantas korupsi tidak hanya di penyelenggara negara melainkan juga korupsi penegakan hukum.

LHKPN Penegak hukum semua harus diperiksa tuntas, karena KPK punya kewenangan itu. Jangan sampai LHKPN tidak wajar hanya terfokus pada beberapa pejabat di kementerian keuangan semata. Serta, Mafia Judi Online serta dugaan tindak pidana lainnya.

"SIAGA 98 percaya kepada KPK secara institusional, bahwa dapat menuntaskan pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun ada pihak yang hendak meruntuhkan langit pemberantasan korupsi," tutup Hasanuddin.

Continue

Misteri Pelabuhan Tikus: Melacak Sumber Perdagangan Ilegal di Nusantara

Jakarta - Pelabuhan bagi Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia sangat dibutuhkan. Pelabuhan berperan untuk menunjang kegiatan ekonomi dan bisnis. Karena distribusi barang atau penumpang dari daerah atau kota di satu pulau ke daerah atau kota di pulau lainnya dapat dipastikan sebagian besar akan melalui pelabuhan. 

Peran pelabuhan untuk pengembangan wilayah dan pembangunan ekonomi sangat besar. Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, terdapat 3.227 pelabuhan di Indonesia pada 2021. Dari jumlah tersebut, ada 1.152 pelabuhan yang dikelola oleh terminal khusus. Sebanyak 930 pelabuhan dikelola terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS). Kemudian, ada 70 pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (Pelindo). Sedangkan, sebanyak 1.075 pelabuhan dikelola oleh unit pelaksana teknis (UPT).

Disamping pelabuhan-pelabuhan resmi yang dikelola oleh swasta dan Pemerintah, banyak juga pelabuhan tidak resmi atau yang lebih dikenal dengan sebutan pelabuhan tikus. 

Keberadaan pelabuhan tikus di Indonesia sempat membuat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan gerah beberapa waktu lalu. Saat itu Menko Marves berujar Pemerintah berupaya terus memberantas keberadaan pelabuhan tikus. Pasalnya pelabuhan tikus tersebut berisiko merugikan kegiatan perekonomian negara.

Luhut juga mengatakan, pemberantasan pelabuhan tikus merupakan salah satu isu yang melibatkan banyak pihak, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, di sisi lain Luhut mengatakan pemerintah Indonesia telah gencar melakukan pembenahan pada pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia.

Menyoroti masifnya keberadaan pelabuhan tikus di Indonesia yang dikeluhkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Pengamat Maritim dari IKAL SC, DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, S.SiT., M.Mar., angkat bicara.

"Masifnya keberadaan pelabuhan tikus di Indonesia merupakan masalah serius yang perlu segera diatasi, dan patut dicatat bahwa hal tersebut adalah situasi yang sudah berlangsung lama, bahkan lebih lama dari usia republik ini.  Kita harus sepakat bahwa Pelabuhan tikus merupakan ancaman bagi keamanan nasional dan perekonomian Bangsa Indonesia," jelas Capt. Marcellus Hakeng dalam keterangan pers kepada media Rabu (30/8/2023).

Diungkapkan Capt Hakeng lagi, "Pelabuhan tikus merupakan pelabuhan yang tidak dikelola dengan baik dan tidak memenuhi standar nasional dan internasional. Pelabuhan-pelabuhan ini sering digunakan untuk kegiatan ilegal, seperti penyelundupan barang, perdagangan manusia, dan juga perdagangan narkoba."

Jadi, segala kegiatan yang ada di pelabuhan itu tentu saja merugikan Negara. "Pemerintah perlu mengambil tindakan segera untuk menutup pelabuhan tikus dan memperbaiki pengelolaan pelabuhan di Indonesia. Pemerintah perlu berinvestasi dalam infrastruktur, pelatihan, dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Indonesia aman dan terjamin," tegasnya.

Saat ini terdapat sekitar 3.000 lebih pelabuhan di Indonesia, akan tetapi hanya sebagian kecil yang sudah dikelola dengan baik. Sisanya masih membutuhkan peran serta pemerintah guna memperbaiki tata kelolanya, sambung Capt Hakeng.

Kasus penyelundupan masih saja terjadi di Indonesia ditengarai karena banyaknya pelabuhan tikus tersebut. "Keberadaan pelabuhan tikus di Indonesia merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap kasus penyelundupan. Pelabuhan tikus sering digunakan penyelundup untuk membawa barang ke Indonesia secara illegal. Kita mempunyai sekitar 6.000 pulau yang berpenghuni, tapi kita hanya memiliki sekitar 3.000 pelabuhan yang beroperasi secara resmi, berarti masih ada tiga ribuan pulau berpenghuni yang sampai detik ini mengandalkan pelabuhan tikus sebagai satu-satunya alternatif keluar masuknya orang atau barang di wilayahnya," papar dia.

Capt Hakeng menganalisa ada beberapa alasan mengapa kasus penyelundupan masih terjadi di Indonesia selain dari masih kurangnya jumlah pelabuhan resmi di Indonesia. Alasan-alasan ini meliputi masih terpeliharanya perilaku korup di lingkup pelabuhan yang memudahkan para penyelundup untuk beroperasi. Kemudian kurangnya jumlah penegak hukum dimana Pemerintah tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menegakkan peraturan di pelabuhan secara efektif. Analisa lain terkait posisi kita yang berbatasan langsung dengan banyak negara tetangga, yang mana kedekatan Indonesia dengan negara tetangga yang peraturannya kurang ketat (vice versa) juga memudahkan penyelundup untuk membawa barang ke Indonesia.

Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh Pemerintah menurut pendapat Capt Hakeng, "Yang pertama Pemberantasan korupsi. Pemerintah perlu menindak korupsi di kalangan pejabat pelabuhan dan aparat penegak hukum, secara khusus saya melihat di sini pentingnya personel-personel penegak hukum termasuk di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan pengayaan terkait pengetahuan tentang dunia maritim, atau para personel tersebut dapat juga direkrut dari para praktisi Maritim agar mereka bisa masuk dan melakukan tindakan pencegahan terhadap korupsi di bidang Maritim yang masih masif terjadi serta belum menjadi perhatian kita. Langkah kedua, pemerintah perlu meningkatkan penegakan peraturan di pelabuhan. Kemudian yang Ketiga adalah Pemerintah perlu lakukan penguatan hukum terhadap para pelaku penyelundupan. Langkah keempat, kita perlu bekerjasama dengan Negara-Negara tetangga dalam rangka pencegahan penyelundupan secara bersama-sama."

Penyeragaman standar pelayanan operasional pelabuhan untuk melayani kegiatan kapal dan barang juga sangat penting, menurut pandangan Capt. Hakeng, sudah banyak pelabuhan yang memiliki standar yang baik, terutama pelabuhan-pelabuhan besar, tapi masih lebih banyak lagi pelabuhan yang ada di Indonesia yang belum memenuhi layanan operasional yang standar. Dia mengatakan bahwa pelabuhan sering penuh sesak, tidak dikelola dengan baik, dan kekurangan infrastruktur yang diperlukan.

Pemerintah perlu mengambil tindakan segera untuk memperbaiki pelabuhan yang ada di Indonesia. Pemerintah perlu berinvestasi di bidang infrastruktur. Kegagalan pemerintah untuk meningkatkan pelabuhan yang ada di Indonesia merupakan hambatan utama bagi pembangunan ekonomi negara. Kita harus ingat bahwa dua pertiga wilayah kita adalah lautan, yang terdiri dari 17.504 pulau-pulau. 

"Saya senang karena dalam pernyataannya beberapa waktu lalu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah sedang bekerja untuk meningkatkan pelabuhan yang ada di Indonesia. Dimana dikatakan oleh beliau pemerintah telah mengalokasikan Rp 100 triliun untuk membenahi pelabuhan," jelasnya.

Upaya pemerintah untuk memperbaiki pelabuhan yang ada di Indonesia merupakan langkah positif. Namun, perlu waktu untuk menikmati hasil dari upaya ini. Sementara itu, penting untuk memotret masalah pelabuhan yang ada dan mengambil langkah-langkah untuk memitigasi risikonya.

Menurut pantauan Capt Hakeng ada beberapa permasalahan pelabuhan yang ada di Indonesia antara lain : terlalu padat, pelabuhan sering penuh sesak oleh kegiatan yang malah menyulitkan kapal untuk beroperasi. Manajemen yang buruk, Pelabuhan seringkali tidak dikelola dengan baik, yang menyebabkan inefisiensi dan korupsi. Kurangnya infrastruktur, Pelabuhan seringkali mengalami kekurangan infrastruktur yang diperlukan, seperti kebutuhan akan adanya terminal baru yang lambat dalam pembangunannya dan kebutuhan pengerukan alur guna kelancaran proses keluar masuknya kapal. Permasalahan tersebut mempersulit pelabuhan untuk melayani aktivitas kapal dan barang secara efektif. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan, kemacetan, dan biaya yang lebih tinggi. 

"Pemerintah perlu mengambil tindakan segera untuk memperbaiki pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. Ini akan membantu meningkatkan perekonomian negara dan membuat operasional pelabuhan lebih aman dan terjamin," pungkas Capt. Hakeng. (*)

Continue

Perumda Tirtawening Jajaki Kerjasama Penggunaan Air Baku Waduk Jatiluhur

 

Purwakarta- Jajaran Direksi Perumda Tirtawening bersama ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan serta Direktur Pengembangan usaha PJT II Perum Jasa Tirta II Dikdik Permadi Yoffana, mengunjungi Waduk Jatiluhur di Kabupaten Purwakarta, beberapa waktu lalu. 

Menurut Direktur Utama Perumda Tirtawening Kota Bandung Sonni Salimi mengatakan bahwa kemungkinan penggunaan air baku dari waduk Jatiluhur cukup besar, meskipun investasi yang dikeluarkan juga cukup besar. namun menurut Sonni, debit air di Jatiluhur memadai, terbukti di puncak musim kering saat ini, ketinggian air di waduk Jatiluhur masih mencukupi.

“Kunjungan ke sini tentunya kita melihat dan mencoba alternatif ke depan pada saat kondisi El Nino mungkin terjadi lagi ke depan, maka kita harus progresif mencari sumber-sumber air yang bisa manfaatkan,” jelas Sonni

“Salah satunya ke Waduk Jatiluhur yang merupakan waduk akhir dari beberapa waduk yang ada di cekungan Bandung mulai dari Saguling, Cirata dan terakhir di Jatiluhur,” ungkapnya.

Pada kunjungan ini pun, kata Sonny, pihaknya mengundang anggota dewan untuk melihat kondisi cadangan air di cekungan Bandung. Tentunya kondisi riil di saat puncak El Nino bisa terlihat secara langsung.

Sonny menambahkan, kondisi Waduk Jatiluhur masih terdapat ketersediaan air meski terjadi kemarau panjang sejak awal tahun. Hal itu pun, tambahnya, membuka peluang bagi Perumda Tirtawening untuk kerja sama dengan BUMN Perum Jasa Tirta (PJT) II  selaku pengelola Waduk Jatiluhur, Saguling, dan Cirata untuk dapat menyuplai air baku ke Kota Bandung.

Dari peninjauan ini terlihat bahwa di Jatiluhur masih tersedia air meski dalam puncak musim kemarau panjang. Tentunya Kota Bandung bisa memanfaatkan air dari Waduk Jatiluhur. Karena bila tidak, maka dengan cara apa pihaknya bisa menghadirkan air yang cukup di Kota Bandung.

Namun, kata Sonny, diperlukan anggaran yang cukup besar untuk mengalirkan air dari Jatiluhur ke Kota Bandung.

“Setiap layanan yang besar pasti membutuhkan biaya besar juga, itu berbanding lurus lah,” terangnya.

Pada prinsipnya, kata Sonny, Perumda Tirtawening ingin memastikan DPRD Kota Bandung bisa ikut melihat kondisi puncak kekeringan, dan terlihat di Jatiluhur masih ada air.

“Artinya mungkin apakah kita sama sama bisa satu paham untuk bisa kita manfaatkan mengairi Bandung,” ujar Sonny.

“Karena sejauh ini yang memanfaatkan air di bendungan ini bukan Kota Bandung, tapi Jakarta, Bekasi padahal airnya semua dari Citarum,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi di mana PJT II (Perum Jasa Tirta II) menawarkan adanya alternatif air untuk kota Bandung. Kondisi Kota Bandung saat ini memang untuk sumber air baku tergantung dari Utara dan Selatan Bandung.

“Nah ada informasi terkait adanya tawaran dari PJT II, tentu kita harus lakukan penjajakan, kita harus membuka ruang pembahasan. Kami diundang hari ini tentu kita mendengarkan paparannya,” ujarnya

Terkait dengan anggaran, kata Tedy, pihaknya dapat informasi bila Kita Bandung akan didukung dari Pemerintah Pusat. Untuk sementara ini, anggarannya belum ada dari APBD kota Bandung.

“Mudah-mudahan saja kita dapat informasi positif dari PJT II Jatiluhur ini untuk kita kemudian kita bisa membahas terkait alternatif air dari Jatiluhur. Pertama ada peluang, tentu ini positif dan Perumda Tirtawening sudah progresif,” kata Tedi.

Sementara itu, Dikdik Permadi Yoffana selaku Direktur Pengembangan usaha PJT II mengatakan, Perum Jasa Tirta II merupakan salah satu BUMN yang mendapat amanah untuk melakukan pengusahaan dan pengelolaan sumber daya air. Terdapat 5 wilayah sungai yang menjadi wilayah kerja PJT II, alah satunya di sungai Citarum.

Bendungan yang kita kelola ini Ir. H Djuanda atau Jatiluhur memang sejak awal kita kelola untuk memasok air baku untuk kebutuhan masyarakat, irigasi dan Industri,” jelasnya.

“Tentunya kami akan berkolaborasi juga dengan BUMN lain diantaranya Dana Reksa sebagai holding kami yang akan mengsuport dari sisi pendanaan. Saat ini kami sedang melakukan penjajakan dengan Perumda Tirtawening untuk penyelenggaraan pasokan air bersih,” pungkasnya.

Continue

Persiapkan KKL II, Pemuda Katolik Kota Cirebon Gelar Penerimaan Anggota

Cirebon - Dalam rangka Persiapan Kursus Kepemimpinan Lanjut II, Pemuda Katolik Komisariat Cabang (Komcab) Kota Cirebon gelar Masa Penerimaan Anggota (Mapenta) 2023. Puluhan orang muda Katolik mengikuti Mapenta yang bertajuk "Kaum Muda Sehati Sejiwa Membangun Masa Depan Gereja Dan Bangsa", Minggu, (22/10).

Kegiatan yang bertempat di Aula Matius dan Markus, Paroki Bunda Maria Cirebon itu turut mengundang para tamu kehormatan, diantaranya Wakil Walikota Cirebon Eti Herawati, Ketua Pemuda Katolik Komda Jawa Barat Edi Murdani Sutrisno Silaban, Anggota DPRD Kota Cirebon Andi Riyanto Lie, Pastor Vikaris Santo Yusuf Cirebon Romo Antonius Budiman OSC dan turut memberikan sambutan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon Irawan Wahyono serta Ketua FKPPI Kota Cirebon Dani Mardani yang mewakili OKP.

Ketua Panitia Mapenta, Kevin Geovandes dalam sambutannya menyampaikan kegiatan tersebut sudah dipersiapkan selama dua bulan. "Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung terselenggaranya acara yang dipersiapkan selama dua bulan ini" kata Kevin.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Pemuda Katolik Kota Cirebon, YB Sugianto mengatakan kegiatan ini merupakan langkah awal proses berorganisasi di Pemuda Katolik. "Mapenta ini merupakan langkah awal menjadi kader Pemuda Katolik. Kami sungguh berterima kasih kepada Wakil Walikota Cirebon yang terus memberikan perhatian kepada para pemuda di Kota Cirebon" tutur Sugi.

Pembukaan

Wakil Walikota Cirebon, Eti Herawati dalam sambutan pembukaan Mapenta berharap agar Pemuda Katolik Kota Cirebon bisa bersinergi dengan Pemerintah Kota Cirebon.

"Saya sangat berapresiasi kepada Pemuda Katolik. Kota Cirebon sudah sangat nampak kebersamaannya, kita jaga kondusifitas, jaga perbedaan karena perbedaan itu adalah indah. Dari berbagai perbedaan ini, terbangun Cirebon kota yang majemuk. Kota yang tentunya menjadi rumah kita bersama. Mari Pemuda Katolik bergerak untuk bersinergi bersama Pemerintah termasuk didalamnya seluruh elemen yang ada di Kota Cirebon" sambut Eti.

Bagi Eti, pelantikan anggota baru ini dapat memberikan energi baru untuk Pemuda Katolik Kota Cirebon termasuk dalam membangun persaudaraan dan kerukunan antar pemuda dalam menghadapi pesta demokrasi 2024.

Ketua Pemuda Katolik Komisariat Daerah Jawa Barat Edi Silaban dalam paparannya mengungkapkan bahwa Kota Cirebon secara historical merupakan epicentrum lahirnya Gereja Katolik di Bumi Pasundan.

"Lahirnya Gereja Santo Yusuf Cirebon merupakan sejarah penting bagi umat Katolik di Jawa Barat. Tidak hanya itu, Cirebon bagi Pemuda Katolik merupakan titik nol keberagaman dan persaudaraan. Pemuda Katolik juga memilih Kota Cirebon sebagai classroom kader dalam Kursus Kepemimpinan Lanjut (KKL) tingkat nasional yang akan dihelat 2024 nanti, untuk mengajak kader melihat bukti nyata kerukunan terus tumbuh disini" tutup Edi.

Edi meminta agar langkah awal Komcab Kota Cirebon dapat dirawat dengan terus membangun relasi dengan teman-teman lintas iman dan OKP.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Cirebon Andi Riyanto Lie berkesempatan menyampaik penguatan nilai-nilai tambah dalam berorganisasi. "Dari berorganisasi kita akan belajar banyak hal, belajar management, belajar leadership, belajar kerjasama, dan satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah kalian akan belajar bagaimana menjalin sebuah network, sebuah jaringan didalam masyarakat. Dan itu kelak selanjutnya akan berguna ketika kalian terjun ke masyarakat" tandas Dewan Pakar Komcab Kota Cirebon itu.

Pastor Vikaris Paroki Santo Yusuf, Pastor Antonius Budiman OSC juga berpesan kepada calon anggota Pemuda Katolik agar berani keluar bermasyarakat. "Saya bangga kepada orang orang muda yang sungguh mau menjalani kehidupan hidup bermasyarakat. Saya berharap agar para calon anggota berani tampil kepada masyarakat. Jadi jangan sampai kemudian jago kandang tapi benar-benar tampil di ruang kemasyarakatan” tambahnya.

*Sesi Mapenta*

Memasuki sesi pembekalan, para kader mendapatkan materi dari beberapa narasumber yaitu diantaranya Gereja Hadir di Tengah Masyarakat (Pastor Antonius Budiman OSC), Sejarah Gerakan dan Dasar Pemuda Katolik (Asta Ivo BS Meliala), dan Mengenal Organisasi Internal dan Eksternal (YB Sugianto). 

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon Irawan Wahyono, Anggota Bawaslu Kota Cirebon Nurul Fajri, mewakili Wakadandim Setiawan serta Jajaran Pemuda Katolik Jabar yaitu Wakabid. Kaderisasi dan Distribusi Kader Boy Fernando, Wakabid. Politik dan Kepemiluan Ferdinan Januar.

Hadir juga Ketua Pemuda Katolik Kabupaten Cirebon Frederiko Oktokanis, Laskar Agung Macan Ali Nuswantara, WKRI, Vox Point Kota Cirebon, Suster Dominikus, Gusdurian, LMA dan para tokoh Kerawam Paroki.

Continue

Sukseskan Konferensi Studi Nasional, PMKRI Denpasar ajak Pemprov Bali Dan Kabupaten

Denpasar-- Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia  Cabang Denpasar, Panitia pelaksana dan Pengurus Pusat  Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia gelar konferensi pers dalam rangka menyukseskan Konferensi Studi Nasional. 

Ketua PMKRI Cabang Denpasar, Alexandro Rolandi akrab disapa Rolan menyebutkan,Konferensi pers ini bertujuan untuk menyampaikan kepada masyarakat Indonesia dan masyarakat Bali khususnya, 

"Konferensi Studi Nasional yang akan diselenggarakan di Denpasar merupakan kegiatan Studi Ilmiah dengan mengkaji isu, menggali ide atau gagasan menuju Indonesia Emas 2045," ujar Rolandi kepada media, (23/10).

Sementara itu, Srilinus Lino, Presidium Pendidikan Kaderisasi, sekaligus Ketua Steering Committee menjelaskan Sesuai tema kegiatan Konferensi Studi Nasional  "Indonesia 2045: Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Global". PMKRI dalam hal ini mendambakan satu tatanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tahun 2045,  dimana Indonesia sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi dunia.

"Karena itu, dalam forum Konferensi Studi Nasional di Denpasar pada bulan November mendatang, maka PMKRI dari 90 Cabang yang tersebar diseluruh Indonesia akan hadir untuk mengkaji isu-isu strategis sebagai sumbangsih pemikiran untuk mencapai Indonesia Emas di tahun  2045, "ungkap Lino.

Lino menambahkan Kurang lebih ada 8 isu yang menjadi fokus pembahasan dalam forum Konferensi Studi Nasional. Diantaranya, Isu Ekologi, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Transisi Energi, Politik dan Demokrasi, Bonus Demografi, Ketahanan Pangan, Tata Kelola Pembangunan Nasional. 

"Sehingga kegiatan ini juga akan menghadirkan narasumber-narasumber dari nasional. Diantaranya Kapolri, Menteri BUMN, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Bapenas, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Wakil Menteri Agraria dan Tata ruang Indonesia. Dan kegiatan ini rencananya akan dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo," Ujar Lino.

Rolan juga menambahkan Kegiatan Konferensi Studi Nasional merupakan kegiatan positif, maka berharap dukungan pemerintah provinsi Bali maupun kabupaten/kota  sangat dibutuhkan dalam menyukseskan kegiatan ini. Sebagai komponen bangsa masing-masing kita punya tanggung jawab untuk membangun dan menata Indonesia menuju Indonesia Emas di tahun 2045.  PMKRI sebagai organisasi pembinaan dan perjuangan melalui kegiatan ini dapat menyumbangkan ide atau gagasannya untuk membangun Indonesia yang dicitakan-citakan bersama di tahun 2045," jelas Rolan.

Ketua Panitia Julio, Menambakan Terkait dengan persiapan Panitia Pelaksana untuk kelancaran kegiatan ini, hampir dipastikan 50 persen. Mulai dari persiapan tempat untuk penginapan peserta dan tempat kegiatan. Kemudian persiapan teknis lainnya memang masih butuh kerja ekstra dalam beberapa minggu kedepan. Karena itu, dukungan dari semua pihak baik itu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sangat dibutuhkan dalam beberapa minggu kedepan ini.

"Karena kegiatan ini adalah kegiatan nasional dengan jumlah peserta kurang 350-an orang dari 90 cabang yang tersebar diseliruh Indonesia. Dan kegiatan ini berlangsung selama 1 minggu," tutup Julio".

Continue

PDC Selesaikan 167 Lokasi Sumur tanpa Insiden

Riau  - PT Patra Drilling Contractor (PDC) telah berhasil menyelesaikan 167 Wellsite di lokasi PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Riau sejak September 2021 hingga September 2023. Catatan keberhasilan ini diikuti dengan pencapaian 1.396.943 jam kerja aman dan Zero Incident. 

PDC, anak perusahaan PT Pertamina Drilling Services Indonesia, merupakan mitra kerja PHR yang menyediakan jasa wellsite preparation yaitu jasa Pekerjaan konstruksi Sipil dalam pembuatan lokasi pengeboran minyak, selain jasa tersebut ada jasa sewa dan pemasangan composite matting board yang dilaksanakan sejak 2021 di wilayah kerja Rokan Provinsi Riau.

Pencapaian Zero Incident ini menjadi catatan dan capaian penting bagi PDC karena hal ini menjadi tanda bahwa PDC telah menjadikan keselamatan pekerjaan sebagai prioritas utama dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang dipercayakan oleh Client . Hal ini sekaligus pula menjadi bukti penerapan Health Safety Security and Environment (HSSE) yang telah berjalan baik dan diterapkan terus secara konsisten, sejalan dengan  visi dan misi PDC untuk menjadi perusahaan penyedia jasa penunjang terbaik dalam industri energi di Indonesia dengan menyediakan pelayanan kepada pelanggan dengan standar Health, Safety, Security & Environment (HSSE) dan keunggulan operasional kelas dunia. 

Faried Iskandar Dozyn selaku Direktur Utama PDC mengungkapkan dalam keterangan pers tertulis yang diterima redaksi, Selasa (31/10), “Ini adalah bentuk sinergi antara PDC dan PHR dalam mendukung Pertamina. Kita ketahui hingga pertengahan Oktober tahun 2023 ini sudah 167 wellsite yang berhasil diselesaikan PDC. Hasil ini tentunya berkat kerja keras dan dukungan banyak pihak, mulai dari perwira,  stakeholder serta dukungan penuh dari Pertamina Hulu Rokan dalam mensupport kelancaran proyek ini.”

Faried menambahkan, “Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh perwira khususnya garda terdepan perusahaan yang telah mampu bekerja dengan aman sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan Zero Incident. Jangan pernah lupa untuk terus konsisten dalam menerapkan HSSE Golden Rules, CLSR serta Operation Excellent dalam setiap langkah pekerjaan yang dilakukan.“

Lebih lanjut VP EPCI PDC, Achmad Rifai menuturkan, “Untuk mencegah meningkatnya risiko operasi, PDC telah membangun pondasi pemahaman kepada seluruh perwira terkait HSSE & Operation Excellence, yang wajib diimplementasikan dan diukur dalam setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh setiap perwira PDC,” tegasnya.

Wellsite Preparation merupakan salah satu jasa yang dilakukan oleh PDC sejak Juli tahun 2019. Sejak dimulainya jasa pekerjaan wellsite preparation ini, hingga kini PDC telah berhasil menyelesaikan 193 sumur di berbagai lokasi dan wilayah kerja yang tersebar di Indonesia.

PDC memiliki 11 Unit usaha yaitu Manpower Services, Engineering Procurement & Construction (EPC), Contract Service, Food and Lodging Services (FLS), Building & General Services, Operation & Maintenance, Light Transport Services (LTS), Marine Services, Heavy Equipment & Trucking Services (HTE), Oilfield Equipment Trading, serta Chemical Services.

Continue

Banyak Masalah, APMMI Gelar Aksi di Kemenkeu Minta LPEI Dibubarkan

Jakarta - Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Pergerakan Mahasiswa dan Masyarakat Indonesia (APMMI) menggelar aksi demo di depan gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa (31/10/23).

Melalui orasi yang disampaikan, diketahui bahwa aksi tersebut menyoroti kinerja Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), BUMN di bawah Kemenkeu, yang belakangan banyak digugat oleh debitur.

"Dalam catatan kami, ada 117 kasus yang menyeret LPEI, berdasarkan data direktori putusan MA. Terdapat debitur dari berbagai daerah seperti Semarang, Sleman, Boyolali, Surabaya, Jakarta menggugat LPEI ke pengadilan negeri," ungkap Koordinator aksi, Daud.

Melihat apa yang terjadi, menurutnya patut dipertanyakan, apa yang salah dengan governansi dan transparansi di LPEI.

Dimana, lanjutnya, LPEI sebagai emiten efek atau perusahaan yang surat utangnya tercatat di pasar modal, telah gagal menjaga dua hal terpenting di pasar modal, yaitu trust dan likuiditas.

"Jika melihat sejumlah kasus yang menimpa para pelaku usaha, maka patut diduga di dalam tubuh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia banyak Oknum LPEI yang memang mencari keuntungan secara tidak halal, asal dapat untung dan tidak ada upaya mempertahankan kepercayaan publik," ucapnya.

"Kita bisa baca di berbagai media di tanah air terkait keterlibatan oknum-oknum pejabat di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang dihukum karena korupsi. Kendati sudah banyak pejabat oknum LPEI masuk penjara, namun ternyata praktek menguasai aset debitur LPEI terus terjadi hingga kini dengan pola yang hampir sama," tambahnya.

Terkait banyaknya pelanggaran yang terjadi, Daud berharap agar Menteri Keuangan dan Kejaksaan Agung patut menyelidiki oknum-oknum yang bermain sehingga merusak iklim usaha di republik ini.

"Contoh, ada jaminan aset yang nilainya jauh di harga pasaran, namun oleh oknum-oknum di LPEI dijual dengan harga yang jauh di bawah harga pasar. Dan gilanya, LPEI sendiri yang membeli aset-aset debitur," paparnya.

Lebih jauh, LPEI yang seharusnya membimbing dan membina, menurut Daud malah membinasakan para pelaku usaha demi kepentingan oknum-oknum LPEI yang mencoba meraih prestasi dengan menghalalkan segala cara. "Patut diduga mereka memperkaya diri dan menguntungkan LPEI secara lembaga agar dapat penilaian baik kendati melanggar aturan," ujarnya.

Kerugian di LPEI yang terjadi selama ini, kata Daud patut diduga coba ditutupi dengan mempailitkan debitur yang memiliki aset besar untuk mengurangi kerugian LPEI. "Untuk itu kami mendesak agar Menteri Keuangan menurunkan Tim Inspektorat Kementrian Keuangan, bekerjasama dengan Kejaksaan Agung untuk membongkar jaringan Mafia di LPEI," harapnya.

Diketahui, dalam aksi tersebut, mereka juga menyampaikan dua pernyataan sikap yakni Menuntut agar seluruh Direksi LPEI dinonaktifkan agar dapat menjalani pemeriksaan. Kemudian menuntut agar aset-aset perusahaan kreditur yang dipailitkan atau dilelang agar dinilai secara transparansi sehingga tidak merugikan pelaku usaha.

"Jika hal itu tidak dilakukan, maka kami menuntut agar LPEI dibubarkan karena sudah menyalahi fungsi dan tugasnya sebagai penyedia pelayanan untuk menumbuhkan iklim usaha yang baik sesuai dengan peraturan yang ada, di mana LPEI berfungsi mendukung program ekspor nasional yang bertugas melaksanakan pembiayaan ekspor nasional, dengan kegiatan utamanya berupa pembiayaan, asuransi dan penjaminan yang diberikan kepada debitur ekspor / indirect export, baik level korporasi maupun level UKM," tandas Daud.

Continue

Pemilu 2024 Berlangsung Demokratis Jadi Tolok Ukur Indonesia Negara Demokrasi Matang

Jakarta-Senin 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan Perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan MK itu menyebutkan capres-cawapres yang pernah terpilih melalui pemilu, baik sebagai DPR/DPD, Gubernur, atau Walikota dapat mencalonkan diri meskipun belum berusia 40 tahun.

Putusan MK tersebut memancing kegaduhan luar biasa di tengah Masyarakat menjelang “hajatan demokrasi” pada tahun 2024 di Indonesia. Berbagai tanggapan pro dan kontra pun bermunculan dari berbagai kalangan, ahli hukum, politisi, masyarakat awam dan akademisi.  Bahkan karena keputusan itu pulalah dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada Selasa (24/10). Dimana tujuannya untuk mengusut dugaan pelanggaran kode etik para hakim terhadap putusan MK  terkait usia capres-cawapres yang disebut sarat kepentingan.

Marcellus Hakeng Jayawibawa, Mahasiswa Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, mengutarakan pandangannya terkait putusan MK tersebut. "Terlepas dari semua pro dan kontranya, Saya berharap semua kita dapat memahami dan menerima putusan MK atas permohonan yang diajukan oleh Mahasiswa Universitas Surakarta Almas Tsaqibbirru dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dimana dalam putusan tersebut, MK mengabulkan sebagian permohonan yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu)," kata Marcellus.

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut tidak dapat dibatalkan. “Putusan MK pada dasarnya bersifat final dan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh. Selain bersifat final dalam putusan MK mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding) seperti yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi,” ungkapnya.

Ditambahkan Marcellus lagi bahwa wacana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak sah dan dapat dibatalkan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan sulit dilaksanakan, karena patut diduga malah akan menciptakan polemik hukum yang baru. MK merupakan lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. Menurut Soedikno Mertokusumo dalam tulisannya menyebutkan dalam putusan MK berlaku asas res judicata pro veritate habetur bermakna apa yang diputus hakim harus dianggap benar.

Marcellus seraya juga menegaskan dasar hukum putusan MK yang bersifat final itu adalah UUD RI Tahun 1945 yang secara hierarki lebih tinggi daripada UU Kekuasaan Kehakiman. Selain itu juga ada  norma hukum antara ketentuan hukum yang lebih tinggi dan lebih rendah.  Jadi, putusan MK tersebut tidak dapat dibatalkan atau tidak sah.  Sebab putusan MK yang bersifat final yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, tercantum di dalam konstitusi dan secara konsisten diatur di dalam UU MK dan perubahannya serta peraturan pelaksananya.

Apabila dari sidang MKMK kemudian disimpulkan ada pelanggaran kode etik ataupun tindak pidana oleh para hakim konstitusi, maka hanya akan berdampak pada diri hakim yang bersangkutan, yaitu diberhentikan tidak dengan hormat seperti dituangkan dalam Pasal 23 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,  tegas Marcellus.

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menjadi final dan mengikat. Putusan tersebut telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Namun, semua pihak harus menghormati putusan tersebut dan fokus pada suksesnya Pemilu 2024. Pemilu 2024 merupakan momentum bersejarah bagi perjalanan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan pemilu tersebut berjalan demokratis dan adil.

Mengutip pendapat Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto dalam acara Saran Kebangsaan Merekat Kebangsaan di Era Neo-Post Truth, di Jakarta, 17 September 2023 lalu, Marcellus menyebutkan bahwa kini Indonesia sedang memasuki ke titik krusial dalam memasuki tahun demokrasi 2024. Jika kita berhasil dalam pelaksanaan pesta demokrasi 2024 secara demokratis, maka satu langkah lagi Indonesia akan menjadi negara demokrasi matang. 

Dengan masuk ke Negara demokrasi matang maka banyak peluang yang sekira terbuka seperti institusionalisasi atau good government yang begitu  kuat dan kepastian hukum yang lebih kuat pula. Oleh sebab itu Marcellus berharap pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan lancar secara demokratis setelah adanya putusan MK terkait batasan Umur Capres dan Cawapres. Apalagi Indonesia dalam kurun waktu 5-6 tahun kedepan akan memasuki era bonus demografi. 

"Bonus demografi ini kuncinya ada di dua kelompok yakni pertama, yang pada saat ini usia 10 - 36 Tahun. Karena itu golongan usia tersebut harus ditingkatkan kualitasnya. Kunci kedua adalah jumlah Perempuan yang untuk pertama kalinya lebih dari 50 persen dari populasi pemilih. Jadi yang jelas adalah Pemilu 2024 akan memiliki momentum bersejarah bagi perjalanan bangsa Indonesia," pungkasnya.

Continue

Pernyataan Siaga 98 Soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK

Jakarta- Koordinator Siaga 98 Hasanuddin menyebut perpanjangan masa Jabatan Pimpinan KPK, sama halnya dengan Putusan MK terkait Usia Capres-Cawapres yang final‐mengikat, dan berlaku sejak diputuskan.

"Maka, Putusan MK terkait Masa jabatan Pimpinan KPK dari 4 Tahun menjadi 5 Tahun juga diberlakukan sejak diputuskan sebab final dan mengikatnya," sebut Hasanuddin dalam keterangan persnya kepada media Senin(6/11).

Hasanuddin pun berharap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menindaklanjuti. "Kami berharap Presiden RI segera menindaklanjuti putusan MK terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK ini yang semula berakhir desember 2023 menjadi desember 2024," katanya.

Tindaklanjut ini penting untuk kepastian hukum dan mencegah politisasi masa jabatan ini dengan tujuan melemahkan KPK. Perpanjangan masa jabatan ini semata mempedomani Putusan MK, sambung Hasanuddin.

Kata Hasanuddin lagi, sebab, sudah hampir 5 Bulan lebih sejak putusan MK pada 25 Mei 2023 lalu,  Presiden Jokowi belum menerbitkan Surat Keputusan Perpanjangan  masa Jabatan Pimpinan KPK.

"Kami berharap Menkopolhukam, Mahfud MD segera mendorong perpanjangan ini, untuk mematuhi Putusan MK tersebut," pungkasnya.

Continue

Dramatik: Hakim Etik Adili Hakim Konstitusi

Jakarta - Nilai saja tidak cukup, masyarakat kekinian harus diatur dengan norma. Nilai sebagai imperatif kategoris yang melekat pada diri manusia sebagai insan berhati nurani, dalam perkembangan sosialnya perlu fasilitas lainnya yaitu norma, manusia universal perlu mengatur tiap-tiap manusia individu agar relasi antar manusia dan lainnya menjadi tertib.

"Tertib sosial ini diperlukan bagi manusia berakal. Nilai saja ternyata tidak cukup, namun diperlukan norma," demikian yang disampaikan Hasanuddin, Koordinator Siaga 98, Jumat (10/11).

Relasi manusia tak cukup diserahkan pada dirinya dalam fasilitas hati nurani, namun perlu diatur ketat.

"Agar manusia yang pada dasarnya baik, tak berubah menjadi "homo homini lupus" atau manusia pada dasarnya baik menjadi manusia pada dasarnya jahat, sebab ada unsur "animal" di dalam dirinya," ujarnya.

Dari nilai, masyarakat kekinian diarahkan pada kesepakatan bersama "mematuhi" norma sebagai pedoman berperilaku.

Dasar ini perlu dijelaskan, oleh sebab ada keadaan baru yang dipahami secara berbeda, bahwa; Tindakan manusia individual yang oleh manusia universal  perlu diletakkan dalam kerangka norma sebagai acuan sosial yang perlu dipedomani, kini ditarik kembali pada perdebatan nilai.

"Keadaan ini sesungguhnya karena ada ketidakpastian dalam pelaksanaan norma, bukan pada normanya sendiri. Ketidakpastian pelaksanaan norma membuat manusia individual mengadu pada ibu kandungnya norma yaitu nilai," tutur dia. 

Nilai sebagai hal etik, filsafatnya norma. Dari norma usia dalam aturan dipertanyakan konstitusionalitasnya sebagai sesuatu yang maksima dalam kasta norma.

"Yang oleh masyarakat kekinian dibentuklah Mahkamah Konstitusi, yang juga dalam putusannya sudah dinyatakan Final dan Binding. Namun tidak semua manusia individu dapat menerimanya dengan alasan-alasan manusia, sehingga perlu kembali diuji putusan final dan bindingnya pada ibu kandungnya norma etik!"  katanya.

Imbuh Hasan, sidang Konstitusi lalu berubah menjadi Sidang Etik. Hakim Etik dibentuk untuk mengadili Hakim Konstitusi. Lalu drama baru dimulai. Sayangnya drama itu tanpa sutradara, hingga jalan ceritanya tak utuh, dan sepotong-sepotong.

"Ini sepertinya tawuran eksidental mengatasnamakan konstitusi dan etik. Akhirnya, dari drama menjadi dramatik*, tawurannya manusia berakal," pungkasnya.

Continue

Ini Strategi yang Penting Dilakukan Jajaran Korpolairud Baharkam Polri pada Pengamanan ALKI

Jakarta -Indonesia sebagai negara maritim harus menjadi negara yang mampu memanfaatkan wilayah laut sebagai pengembangan kekuatan geopolitik, kekuatan militer, kekuatan ekonomi dan kekuatan budaya bahari.  Untuk mampu mewujudkan hal tersebut Korpolairud  Baharkam Polri  menghelat Fokus Grup Discussion (FGD) dengan tema “Peran Stakeholder Dalam Rangka Pengamanan ALKI untuk Meningkatkan Harkamtibmas di Perairan” yang dilaksanakan  pada  hari Selasa 14 Nov 2023 di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung Widodo Budidarmo Ditpolair Korpolairud  Baharkam Polri.

FGD ini dilaksanakan dalam rangka implementasi proyek perubahan yang digagas oleh AKBP Hendri CDS dengan judul “Strategi Korpolairud Baharkam Polri pada Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia Dalam Rangka Harkamtibmas di Wilayah Perairan”. FGD ini sebagai salah satu metode project leader dalam rangka menggali saran masukan, ide gagasan, baik dari narasumber selaku pengamat maritim maupun stakeholder maritim, seperti Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Bea dan Cukai,BC, Syahbandar dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menyempurnakan proyek perubahan yang sedang disusun.

Salah satu narasumber dalam FGD DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC) yang memaparkan dalam tulisannya, “Strategi Korpolairud Baharkam Polri pada Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Dalam Rangka Meningkatkan Harkamtibmas Wilayah Perairan” menyatakan Untuk menciptakan Harkamtibmas yang baik di wilayah ALKI, Korpolairud Baharkam Polri dapat menerapkan beberapa langkah strategis. 

“Yang pertama adalah Peningkatan Kerjasama Internasional.  Korpolairud Baharkam Polri dapat memperkuat kerjasama dengan negara-negara yang kapalnya sering melintas di ALKI melalui pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di ALKI,” sebutnya.

Kemudian lanjut pandangan Capt. Hakeng yang biasa disapa itu, Kerjasama internasional penting untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah ALKI. Kerjasama ini dapat dilakukan melalui pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan penegakan hukum bersama. Disamping itu juga ditegaskannya, “Pertukaran informasi dapat membantu Korpolairud Baharkam Polri  untuk mengetahui potensi ancaman di wilayah ALKI. Kerjasama lainnya bias dalam bentuk pelatihan bersama yang dapat meningkatkan kemampuan personel Korpolairud Baharkam Polri dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum di laut. Penegakan hukum bersama dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran di wilayah ALKI,” tegas dia.

Langkah strategis kedua menurut Capt. Hakeng yang dapat dilakukan  Korpolairud Baharkam Polri  adalah Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan Personel dan Peralatan. “Meningkatkan kapasitas dan kemampuan personel serta peralatan dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum di laut melalui pelatihan dan peningkatan peralatan. Peningkatan kapasitas dan kemampuan personel dan peralatan penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah ALKI. Selanjutnya, pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan personel Korpolairud Baharkam Polri  dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum di laut. Peningkatan peralatan dapat meningkatkan kemampuan Korpolairud Baharkam Polri  dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum di laut,” bebernya.

Diungkapkan Capt. Hakeng lagi, Korpolairud Baharkam Polri  perlu melakukan strategi ketiga, yakni dalam hal Pencegahan dan Penanggulangan Ancaman Non-Tradisional.  Korpolairud Baharkam Polri  dapat melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan ancaman non-tradisional seperti IUU fishing dan pencemaran lingkungan melalui peningkatan pengawasan dan penegakan hukum. Perlu dipahami bersama terkait ancaman non-tradisional seperti IUU fishing dan pencemaran lingkungan dapat membahayakan keamanan dan kelestarian lingkungan laut. Oleh sebab itu penting pula personel Korpolairud Baharkam Polri  melakukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dapat membantu mencegah dan menanggulangi ancaman non-tradisional di wilayah ALKI.

Strategi keempat yang patut dilaksanakan personel Korpolairud Baharkam Polri  adalah peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat. Strategi ini menurut Capt. Hakeng adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan laut melalui program edukasi dan kampanye. Serta melibatkan masyarakat, khususnya nelayan dan warga pesisir, dalam pengamanan ALKI sebagai sumber informasi terkait pelanggaran seperti IUU fishing dan ancaman lainnya.

“Kesadaran dan pengetahuan masyarakat penting untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah ALKI. Sosialisasi kepada masyarakat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan laut. Keterlibatan masyarakat dalam pengamanan ALKI dapat membantu Korpolairud Baharkam Polri  dalam memperoleh informasi terkait pelanggaran di wilayah ALKI,” tegas Capt. Hakeng.

Dan, strategi yang kelima atau terakhir menurut Capt. Hakeng yakni peningkatan pengawasan dan penegakan hukum. “Korpolairud Baharkam Polri  perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kecelakaan laut, melalui peningkatan patroli dan penegakan hukum terhadap pelaku kecelakaan laut. Kecelakaan laut dapat membahayakan keselamatan jiwa dan harta benda.  Oleh karena itu, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dapat membantu mencegah kecelakaan laut dan memberikan efek jera bagi pelaku kecelakaan laut,” pungkas Capt. Hakeng. (***)

Continue